Perangkat desa masih bertahan di DPR

Hingga saat ini ratusan demonstran yang terdiri dari anggota Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia masih bertahan di depan gedung DPR/MPR.

Kantor berita nasional Antara mengatakan mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang Desa disahkan agar mereka bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil.

Aksi ini dijaga ketat pihak kepolisian, terutama setelah massa berhasil menjebol gerbang pintu masuk kompleks gedung.
Informasi dari Traffic Management Center Polda Metro Jaya melaporkan massa sempat memblokir jalur tol arteri dan tol dalam kota di depan gedung sehingga mengakibatkan kemacetan parah. Saat ini polisi sudah berhasil membuka jalur tol di depan gedung DPR/MPR namun lalu lintas masih padat.
Selain aksi para perangkat desa, di bagian belakang gedung DPR/MPR juga berlangsung unjuk rasa pegawai keperawatan yang menuntut DPR segera mensahkan UU Keperawatan.
Sejumlah pengamat mengatakan terganjalnya RUU Desa di DPR diakibatkan adanya beberapa permasalahan inti termasuk mengenai posisi pemerintah desa dalam pemerintahan nasional, otoritas dan wewenang di tingkat desa, serta akses dana dari pemerintah pusat.

Mahkamah Konstitusi tolak gugatan atas Lapindo

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan agar PT Lapindo Brantas menjadi pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tragedi lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, di Jawa Timur.

Penggugat yang menamakan diri Penyelamat APBN Korban Lapindo mengatakan berdasarkan UUD 1945, dana APBN-P tidak boleh dibayarkan untuk penanggulangan dampak lumpur Lapindo. Menurut penggugat, dana itu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya RAPBN 2013 menyiapkan dana Rp2,25 triliun melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Dalam amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menilai penggunaan dana penanganan lumpur Lapindo dalam APBN-P 2012 merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam bagian dari pelaksanaan fungsi negara yang harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Oleh karena itu permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Keputusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, Kamis (13/12).
"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Mahfud.
MK menambahkan bahwa Lapindo selaku perusahaan yang dianggap penyebab insiden bocoran bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap daerah yang masuk dalam peta kawasan yang terdampak, seperti yang disepakati pada tahun 2007 sementara pemerintah menanggung kawasan di luar peta dampak.

Perang melawan korupsi 'pertaruhan' SBY

Andi Mallangeng pernah menjabat sebagai juru bicara presiden sebelum jadi menteri.

Pekan ini Indonesia dikejutkan dengan pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng setelah kader Partai Demokrat itu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp243 miliar.

"Sehubungan dengan pengumuman penetapan KPK tentang pencekalan saya kemarin, tanggal 6 Desember, maka saya telah menghadap Bapak Presiden dan mengajukan surat pengunduran diri saya," kata Andi kepada wartawan dalam jumpa pers di Kemenpora, Jumat (07/12).
Ini adalah pertama kalinya seorang menteri aktif dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sejak KPK berdiri pada 2003. Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption Watch mengatakan nama baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipertaruhkan.
“Uang korupsi Hambalang dinikmati swasta, legislatif, eksekutif dan juga disinyalir mengalir pada petinggi Partai Demokrat. Ini pertaruhan nama baik SBY sebagai presiden dan pimpinan Partai Demokrat,” kata Emerson.
Kasus Hambalang sekaligus menjadi pengingat betapa korupsi masih menggerogoti Indonesia seperti dipertegas oleh hasil survei Transparansi Transparency International Indonesia (TII) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2012. Berdasarkan hasil survei Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dengan nilai 32.
Peringkat Indonesia dalam CPI sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Menurut Natalia Soebagjo, Sekretaris Jenderal TII hal itu menunjukkan Indonesia belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar.
Sementara itu, PBB menyebut korupsi sebagai sebuah fenomena sosial, politik dan ekonomi kompleks yang terjadi pada semua negara.
“Korupsi menggerogoti institusi demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi menyerang pondasi institusi demokrasi karena mendistorsi proses pemilu, mencemarkan hukum dan menciptakan lumpur jebakan birokrasi berupa suap.”

Korupsi birokrasi

Salah satu bentuk jebakan birokrasi yang disebut PBB telah dirasakan oleh seorang pegawai bank swasta bernama Dena. Ia mengaku pernah meminta bantuan “orang dalam” saat membuat paspor di salah satu kantor Imigrasi di Jakarta.

Dukungan besar kepada KPK antara lain dilatari kurangnya komitmen pemerintah melawan korupsi.

“Saya dikirim tugas ke Singapura dan saya enggak punya paspor, enggak ngerti gimana bikin paspor. Saya dapat kontak orang dalam dari teman yang bisa bantu urus paspor satu minggu tapi ya tau sama tau lah,” kata dia pada BBC Indonesia.
Dena mengatakan sudah lupa jumlah uang yang ia keluarkan saat itu tetapi memang lebih besar dari biaya resmi.
“Sama saja seperti kita lewat jalan tol pasti ada biaya ekstra,” kata Dena. Namun ia mengaku sadar apa yang ia lakukan salah.
Pengalaman sebaliknya justru dialami Nugi, seorang mahasiswa teknik arsitektur di Jakarta.
Saat pertama kali mengurus paspor tahun 2010, ia mengatakan didekati oleh orang yang menawarkan bantuan.
“Ada bapak-bapak nyamperin saya. Katanya saya enggak usah capek biar dia bantu karena dia kenal sama orang dalam,” kata Nugi.
Namun ia menolak tawaran itu.
“Selain takut ditipu, saya juga malu kalo pakai calo karena sama aja saya mendukung KKN,” kata dia.
Juru bicara Dirjen Imigrasi Maryoto mengakui institusinya masih berusaha mengatasi masalah ini.

"Kita tidak menutup mata masih terus terjadi kebocoran, oknum-oknum yang mencalokan diri. Kita sedang menimbang untuk menjadikan pelayanan paspor itu cuma satu hari, satu hari proses besok ambil"

Maryoto

“Kita tidak menutup mata masih terus terjadi kebocoran, oknum-oknum yang mencalokan diri. Kita sedang menimbang untuk menjadikan pelayanan paspor itu cuma satu hari, satu hari proses besok ambil,” kata Maryoto, menambahkan bahwa dengan begitu masyarakat tidak akan tergoda untuk menggunakan jasa calo atau oknum.
Namun rencana itu masih perlu waktu karena Dirjen Imigrasi masih menunggu revisi penggunaan anggaran pendapatan negara bukan pajak.
Menurut Maryoto, Dirjen Imigrasi menerapkan apa yang mereka sebut zona integritas.
“Aplikasinya adalah seluruh kantor Imigrasi sudah harus memberikan pelayanan keimigrasian tepat waktu yaitu empat hari kerja setelah proses wawancara,” kata dia.
Imigrasi juga memberikan informasi secara transparan kepada pengguna jasa keimigrasian seperti informasi tentang alur pelayanan, prosedur persyaratan dan tata cara pelayanan paspor termasuk biaya.
Pelayanan keimigrasian, seperti juga pelayanan publik lainnya termasuk pembuatan kartu tanda penduduk atau pencatatan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran merupakan praktik birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Akankah Indonesia bebas korupsi?
Hal itu bukan tidak mungkin terwujud tetapi pasti membutuhkan komitmen dari banyak pihak, seperti diutarakan oleh wakil ketua KPK Busyro Muqoddas.
Dalam sebuah acara di Jakarta pekan ini, wakil ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan dibutuhkan kesungguhan pemerintah untuk menguatkan integritas pada setiap tingkat elemen bangsa dan pemangku kepentingan.
Busyro menjelaskan negeri ini harus membangun sistem integritas yang melibatkan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
“Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aspek penegakan hukum,” kata dia.(BBC)

Apakah pemekaran wilayah mensejahterakan warga?

Kalimantan Utara merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur.

DPR resmi mengesahkan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia pada Kamis (25/10) sebagai upaya menghidupkan ekonomi masyarakat di wilayah yang selama ini dianggap tertinggal.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan pembentukan pemerintahan daerah baru di Kalimantan Utara ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan ketahanan wilayah perbatasan.

"Setelah pemerintahan Kaltara dibentuk, maka akan ada pusat pemerintahan baru di perbatasan yang seluruhnya itu akan terkontrol, terkendali, baik di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang pelayanan publik, sehingga akan ada pola kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan, yang mereka semua punya otoritas mandiri," kata Agun Gunanjar.
Tetapi menurut seorang peneliti masalah Otonomi Daerah LIPI Siti Zuhro, pembentukan Kalimantan Utara ini tidak serta merta menjawab permasalahan.
"Tidak semudah itu, karena sebetulnya ada kekecewaan, ketidakpuasan daerah itu sendiri dengan kualitas pelayanan publik dan atau kesejahteraan masyarakat yang tidak kunjung tiba," kata Zuhro.
"Jadi isunya adalah, tingkatkan pelayanan publik yang lebih prima, bukan menciptakan daerah-daerah baru yang justru menambah beban dan masalah baru," tambahnya.
Siti Zuhro juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dan DPR yang sebelumnya mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah, karena kebijakan ini dianggap kurang berhasil.
Dalam catatan Siti Zuhro, 83% dari 205 daerah pemekaran hanya membebani anggaran negara yang pada akhirnya meningkatkan jumlah daerah yang tertinggal.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSutan Bhatoegana

JAKARTA, KOMPAS.com -- Emosi warga Nahdlatul Ulama bisa memuncak jika petinggi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana tak meminta maaf dan segera menarik ucapannya. Warga Nahdliyin terlanjur sakit hati dengan pernyataan Sutan Bhatoegana yang menyebut Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lengser karena skandal korupsi bulogate dan bruneigate.
"Jika Bhatoegana tak segera meminta maaf dan menarik pernyataannya itu, emosi dan kejengkelan warga Nahdliyin bisa memuncak. Kami tak akan bisa membendungnya," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU, Pagar Nusa, Nabil Haroen, Senin (26/11/2012) di Jakarta.
Pernyataan Bhatoegana yang menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi bulogate dan bruneigate, menurut Nabil, jelas melukai warga Nahdliyin. Sebelumnya, Bhatoegana mengungkapkan hal itu dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November.
"Pernyataan Bhatoegana mengenai Gus Dur merendahkan akal budi dan ingatan publik. Dia mengabaikan SP3 yang diterbitkan Jaksa Agung bahwa Gus Dur bersih dari kasus bulogate dan bruneigate. Hal itu sudah terbukti. Yang belum terbukti justru Kasus Century," tutur Nabil.
Ia mengatakan, Bhatoegana tak hanya melecehkan Gus Dur tetapi memaksa Presiden Indonesia keempat tersebut menutupi kekeruhan yang terjadi pada pemerintahan yang berkuasa saat ini. "Bhatoegana cuma mencontoh dan mengulangi kemalasan politik yang biasa dipakai untuk pengalihan isu," ujar Nabil.

GP Ansor: Tak Cukup Minta Maaf, Pecat Sutan!

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

JAKARTA, KOMPAS.com — GP Ansor menuntut DPP Partai Demokrat memberikan hukuman kepada politisinya, Sutan Bhatoegana. Sutan dalam sebuah diskusi pada pekan lalu mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Permintaan maaf yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak cukup. Sekretaris GP Ansor wilayah DKI Jakarta, Abdul Azis, mengatakan bahwa warga Nahdliyin sudah telanjur sakit hati dengan pernyataan Sutan yang mengatakan bahwa Gus Dur, Presiden ke-3 RI, terlibat skandal korupsi Bulog dan Bruneigate.

"Kita meminta pimpinan DPP Demokrat untuk memberikan sanksi tegas kepada Sutan. Sanksi itu yaitu pecat Sutan," kata Abdul Aziz di Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Menurutnya, pernyataan Sutan sama sekali tidak bermutu dan tidak mendidik. Sutan dinilai tidak mengerti sejarah masa pemerintahan Gus Dur. Pernyataan Sutan, terangnya, patut dicurigai sebagai bentuk pengalihan isu atas permasalahan yang kini sedang menjerat Demokrat.

"Jangan lempar batu sembunyi tangan, yang korupsi siapa," katanya.

Ia menegaskan, GP Ansor meminta Sutan untuk meminta maaf secara resmi dalam waktu dua kali 24 jam. Permintaan maaf itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin. Permintaan maaf, terangnya, tidak cukup hanya kepada keluarga Gus Dur. Sebab persoalannya bukan hanya sebatas pada Gus Dur, tetapi sudah menyinggung sepak terjang Gus Dur sebagai bapak bangsa dan pluralisme.

"Kalau Sutan tidak mau meminta maaf, maka kami akan menyuruh semua anggota Ansor untuk tidak memilih Partai Demokrat di 2014," ungkapnya.

Menanggapi permintaan maaf yang sudah disampaikan Anas, menurut Aziz, hal itu tak bisa dianggap mewakili Sutan. "Tidak ada hubungan dengan Anas. Ini pernyataan Sutan sehingga dia yang harus meminta maaf," katanya.

Sebelumnya, dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu, Sutan menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Bruneigate. Hal itu dianggap menyakiti hati rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyin. Akibatnya, ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012).

Massa menuntut Sutan meminta maaf terhadap kaum Nahdliyin dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataan yang sudah menyebar ke publik itu. Jika tidak, maka massa mengancam akan melaporkan Sutan ke penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Pada Selasa ini, GP Ansor juga melakukan unjuk rasa di depan DPP Partai Demokrat. Mereka meminta Sutan dipecat. Jika hal itu tidak segera dipenuhi, maka Ansor tidak segan akan meluruk rumah Sutan dan mengumpulkan massa yang lebih besar.

Minta Bantuan Anas, Permohonan Maaf Sutan Tetap Ditolak NU

KOMPAS.com/PUJI UTAMIPuluhan orang dari Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) dan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Jawa Tengah turun ke jalan untuk menyuarakan aksi mereka mengecam pernyataan anggota DPR RI Sutan Bhatoegana soal Gus Dur yang dianggap melukai hati warga NU di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (27/11/2012)

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Nahdlatul Ulama (NU) tetap menolak permintaan maaf yang disampaikan Sutan Bhatoegana terkait sosok karismatik KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Padahal, permintaan maaf tersebut sudah disampaikan lewat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Bambang Susanto, salah seorang petinggi PB NU, menilai, Sutan layak dikecam. Pasalnya, hingga hari ini, anggota Fraksi Demokrat itu belum secara terbuka meminta maaf kepada kaum Nahdliyin.
"Pernyataan Sutan sangat menyayat hati kaum Nahdliyin. Karena itu, Sutan harus datang ke PBNU untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada Nahdliyin dan rakyat Indonesia," ujarnya, Selasa (27/11/2012) kemarin.
Anas Urbaningrum sudah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan Sutan yang menyebut Gus Dur dilengserkan dari kursi RI-1 lantaran terlibat skandal korupsi. Permintaan maaf juga sudah disampaikan secara langsung kepada keluarga Gus Dur.
"Permintaan maaf lewat Anas Urbaningrum dan langsung ke keluarga saja tidak cukup karena Gus Dur sudah jadi jimat NU dan bapak bangsa," tandas mantan asisten pribadi Gus Dur itu.
Unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa dan kaum Nahdliyin di berbagai daerah juga berlangsung di Jakarta dalam dua hari terakhir. Aliansi Pemuda PKB menggelar aksi tuntutan di depan kantor DPP Partai Demokrat, kemarin, yang letaknya tidak berjauhan dengan Kantor PB NU, Kramat, Jakarta Pusat. Sebagai ungkapan kemarahan, Aliansi Pemuda PKB melakonkan aksi simbolis pemotongan kambing yang bertuliskan nama anggota Komisi VII DPR RI itu.
"Kepala kambing akan kami serahkan ke kantor DPP Partai Demokrat sebagai simbol kemarahan pecinta Gus Dur terhadap Bhatoegana," ujar Saiful Bahri, koordinator aksi.
Ia menjanjikan akan menggerakkan seluruh jaringan Aliansi Pemuda PKB di seluruh daerah serta organisasi-organisasi terkait untuk melakukan aksi. Tuntutan mereka adalah agar Sutan meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
"Kami dengan tegas menyatakan tidak akan pernah bisa menerima ucapan Sutan Bhatoegana yang kurang ajar ini. Kami menuntut permintaan maaf Sutan secara terbuka di media massa," ujar Saiful.

Lecehkan Gus Dur, Sutan Bhatoegana Didemo

KOMPAS.com/Yatimul AinunPuluhan mahasiswa Malang, Jawa Timur, menggelar aksi mengecam pernyataan Sutan Batugana yang dinilai melecehkan Gus Dur. Senin (26/11/2012) 

 

 MALANG, KOMPAS.com — Ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012). Mereka mengecam Sutan Bhatoegana, politisi Partai Demokrat yang dinilai telah melecehkan mantan Presiden RI, almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Orang seperti Bhatoegana itu tidak layak jadi anggota Dewan. Tidak pantas wakil rakyat melecehkan sosok Gus Dur selaku bapak bangsa," kata Muhammad Hadi, koordinator aksi. Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa membawa poster bergambar Bhatoegana, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Poster itu lantas dibakar di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Malang. 

Kecaman ini menyusul pernyataan Bhatoegana yang menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Brunei-gate. Hal itu terang menyakiti hati rakyat Indonesia. "Terutama warga Nahdliyyin. Dari itu mahasiswa Malang sangat mengecam pernyataan Sutan Bhatoegana itu," tegasnya.

Sebelumnya, Bhatoegana mengungkapkan hal itu dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu. "Jika Gus Dur dituduh korupsi, jelas menyakitkan hati rakyat Indonesia. Mengapa, karena tak bisa dimungkiri, partai yang dihuni Bhatoegana banyak politisinya terlibat kasus korupsi," ungkap Hadi lagi.

Massa menuntut Bhatoegana meminta maaf terhadap kaum Nahdliyyin dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataannya yang disampaikan dan sudah menyebar ke publik. "Batas waktu minta maaf selama 2 x 24 jam. Jika tidak, maka seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyyin, akan melakukan demo besar-besaran, dan akan melaporkan Sutan Bhatoegana sebagai pencemaran nama baik melalui jalur hukum," katanya.

Sutan Hina Gus Dur, Anas Minta Maaf

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANAnggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2011). 

 

 AKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta maaf atas pernyataan politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang dianggap menghina mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pernyataan Sutan menimbulkan reaksi keras kaum Nahdliyyin.

"Saya Ketua Umum DPP Partai Demokrat mohon maaf. Meski Sutan Bhatoegana bicara sebagai personal, tetap Sutan tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat," ucap Anas, Selasa (27/11/2012), dalam siaran pers yang diterima wartawan.

Anas mengungkapkan, Sutan sudah menyampaikan langsung bahwa ia tidak ada maksud menghina dan merendahkan Gus Dur. "Atas dasar itu, sebagai Ketum PD, sebagai bagian dari keluarga besar NU, dan sebagai pengagum Gus Dur, saya menyampaikan permohonan maaf kepada almarhum Gus Dur, keluarga, pengikut, dan warga NU," ujarnya.

Ia mengimbau agar bangsa Indonesia menghormati para pemimpin. Menurutnya, selain mantan Presiden, Gus Dur adalah guru bangsa, ulama besar, cendekiawan terkemuka bukan saja di Indonesia, melainkan juga di dunia internasional.

"Bahkan, saya ingin mengajak kita semua mengembangkan dan mengamalkan secara benar dan konsisten atas pemikiran dan ajaran Gus Dur yang bermanfaat memajukan bangsa. Gus Dur adalah bagian yang terhormat dalam sejarah perjalanan Indonesia," papar Anas.

Sebelumnya, dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu, Sutan menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Brunei-gate. Hal itu dianggap menyakiti hati rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyyin. Akibatnya, ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012). Massa menuntut Sutan meminta maaf terhadap kaum Nahdliyyin dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataannya yang disampaikan dan sudah menyebar ke publik. Jika tidak, massa mengancam akan melaporkan Sutan ke penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik.