Bahkan di Hong Kong pun, di mana nasib pekerja migran relatif terlindungi, pekerja Indonesia tetap menderita karena diperas oleh para rentenir.
HONG KONG — Pembantu rumah tangga dari
Indonesia telah lama berjuang melawan pelecehan dan eksploitasi. Di Hong
Kong, pemerintah telah merespon dengan langkah-langkah perlindungan
kerja dengan mewajibkan satu hari libur dalam seminggu dan pembayaran
upah minimum. Tapi bahkan di Hong Kong pun, pekerja migran semakin
terjerumus ke tangan rentenir yang akhirnya bisa mengambil sebagian
besar dari gaji mereka.
Setiap hari Minggu, Victoria Park di Hong Kong penuh dengan ribuan pembantu rumah tangga, terutama dari Indonesia dan Filipina. Selama satu hari waktu bebas kerja dalam seminggu itu, mereka berkumpul untuk piknik, membuat kerajinan tangan dan berbagi cerita.
Anni Hamidah, misalnya, seorang pembantu dari Surabaya yang tiba di Hong Kong pada tahun 2010. Anni mengira bahwa ia akan bekerja untuk satu keluarga, tetapi ternyata harus bekerja untuk tiga keluarga.
Pinjaman dari Agen
Meskipun kisah Anni bukanlah sesuatu yang aneh, kelompok advokasi mengatakan masalah yang paling umum untuk pekerja rumah tangga di luar negeri adalah sistem peminjaman uang oleh rentenir sehingga perempuan- perempuan itu terbelit utang, bahkan sebelum mereka mulai bekerja.
Sebelum meninggalkan Indonesia, para perempuan itu menandatangani kontrak dengan agen tenaga kerja yang mengenakan biaya untuk pelatihan dan penempatan. Perjanjian pinjaman hampir selalu menjadi bagian dari kontrak, kata Holly Allan, yang mengelola kelompok Helpers for Domestic Helpers, atau kelompok Pendamping untuk Pembantu Rumah Tangga.
"Sembilan puluh sembilan persen dari mereka disuruh pergi ke perusahaan pemberi pinjaman atau mereka disuruh menandatangani perjanjian pinjaman di kantor agen-agen itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka tanda tangani, mereka hanya disuruh untuk menandatangani semua dokumen dan perwakilan agen mengatakan, ‘setelah kamu tiba di Hong Kong kamu harus membayar HK$ 3.000 (sekitar Rp 3,7 juta) per bulan selama tujuh bulan',”ungkap Allan.
Dengan upah minimum bulanan yang ditetapkan kurang dari US$ 520, sisanya hanya sekitar US$ 50 (Rp. 479 ribu) per bulan untuk makan dan biaya hidup. Karena takut, perempuan-perempuan ini biasanya menandatangani tanda terima yang mengatakan bahwa mereka telah menerima gaji penuh mereka.
Karena intimidasi tersebut, sulit untuk memberikan bukti praktek-praktek seperti itu, terutama ketika memang ada biaya yang sah.
Indonesia mengijinkan agen-agen pengirim tenaga kerja itu untuk mengenakan biaya dan menerima komisi untuk mengajar para calon pembantu rumah tangga cara membersihkan rumah, memasak dan berbicara bahasa Kanton sebelum mereka berangkat ke Hong Kong.
Pemerintah baru-baru ini membatasi biaya-biaya itu pada sekitar US$ 1.900. Undang-undang juga mengatakan agen-agen itu hanya dapat mengenakan komisi sebesar 10 persen dari satu bulan gaji.
Lingkaran setan
Tetapi para pemberi pinjaman bisa mengenakan tingkat bunga bahkan hingga 60 persen terhadap para pekerja perempuan itu ketika mereka membayar utang.
Allan mengatakan pinjaman yang diberikan kepada pekerja Indonesia biasanya sebesar US$2.700. Allan menyalahkan para pemberi pinjaman tersebut yang memberikan peluang kepada para agen pengirim tenaga kerja bermain dengan hukum yang bertujuan untuk melindungi para pembantu rumah tangga tersebut.
Ia mengatakan praktek itu sangat menguntungkan sehingga para agen tenaga kerja berusaha untuk menumbuhkan bisnis mereka dengan cara membuat para pembantu rumah tangga itu diberhentikan saat mereka telah melunasi semua pinjaman mereka.
“Ini merupakan sebuah lingkaran setan. Ada klien kami yang bekerja di Hong Kong selama tiga tahun tanpa menghasilkan uang sepeserpun karena setiap kali dia melunasi pinjamannya, dia diberhentikan dan dipindahkan ke majikan lainnya sehingga dia harus membayar lagi dan akhirnya dipindahkan lagi. Mereka menipunya,” papar Allan.
Marsini yang berasal dari Jawa Timur dan bekerja untuk sebuah keluarga di Wanchai, mengatakan kadang-kadang para agen tersebut mendesak para majikan untuk mencari pembantu yang baru, atau para majikan tidak membayar penuh gaji pekerjanya, karena mengetahui mereka lemah dan tidak ada yang membantu.
Marsini mengatakan jika ia mengajukan keluhan kepada agennya, dia akan dipecat dan dia harus mencari majikan yang baru. Ini berarti dia harus membayar agen dari awal lagi.
Meskipun tingginya keluhan terhadap ongkos yang berlebihan yang dikenakan oleh agen tenaga kerja, hanya sedikit perusahaan tenaga kerja yang dikenai sanksi.
Laporan terbaru dari kantor berita Bloomberg mencatat bahwa lebih dari 80 keluhan yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja sejak tahun 2011, hanya dua agen yang dijatuhi sanksi karena pelanggaran hukum.
Hong Kong secara umum dilihat memiliki kondisi yang lebih baik untuk para pembantu rumah tangga asing dibanding Malaysia dan Saudi Arabia, karena undang-undang di Hong Kong yang dibuat untuk melindungi kaum perempuan. Tetapi Allan mengatakan agen-agen tersebut tahu bagaimana caranya untuk menghindari hukum dan tidak ada keinginan politik dari pemerintah Hong Kong dan pejabat lokal untuk membersihkan agen-agen nakal ini.
Michael Tene, juru bicara kementerian luar negeri di Jakarta mengatakan pemerintah Indonesia secara terus-menerus memantau kelakuan agen-agen ini.
“Tentu, jika kita mendapatkan informasi mengenai tindakan mereka yang bertentangan dengan peraturan dan fungsi yang telah digariskan, tentu kami akan mengambil langkah-langkah penting untuk mentertibkan agen-agen itu,” ujar Tene.
Perdagangan manusia?
Anni, pekerja dari Surabaya, mengatakan apa yang terjadi dengan para perempuan Indonesia di Hong Kong adalah perdagangan manusia. Mereka bekerja tanpa dibayar dan majikan mereka menahan paspor mereka.
Walaupun demikian, para pekerja terus berdatangan, karena tertarik akan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Sementara air mata menggenang di matanya, Anni mengatakan, jika ada pekerjaan di Indonesia, dia tidak akan berada di Hong Kong.
Setiap hari Minggu, Victoria Park di Hong Kong penuh dengan ribuan pembantu rumah tangga, terutama dari Indonesia dan Filipina. Selama satu hari waktu bebas kerja dalam seminggu itu, mereka berkumpul untuk piknik, membuat kerajinan tangan dan berbagi cerita.
Anni Hamidah, misalnya, seorang pembantu dari Surabaya yang tiba di Hong Kong pada tahun 2010. Anni mengira bahwa ia akan bekerja untuk satu keluarga, tetapi ternyata harus bekerja untuk tiga keluarga.
Pinjaman dari Agen
Meskipun kisah Anni bukanlah sesuatu yang aneh, kelompok advokasi mengatakan masalah yang paling umum untuk pekerja rumah tangga di luar negeri adalah sistem peminjaman uang oleh rentenir sehingga perempuan- perempuan itu terbelit utang, bahkan sebelum mereka mulai bekerja.
Sebelum meninggalkan Indonesia, para perempuan itu menandatangani kontrak dengan agen tenaga kerja yang mengenakan biaya untuk pelatihan dan penempatan. Perjanjian pinjaman hampir selalu menjadi bagian dari kontrak, kata Holly Allan, yang mengelola kelompok Helpers for Domestic Helpers, atau kelompok Pendamping untuk Pembantu Rumah Tangga.
"Sembilan puluh sembilan persen dari mereka disuruh pergi ke perusahaan pemberi pinjaman atau mereka disuruh menandatangani perjanjian pinjaman di kantor agen-agen itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka tanda tangani, mereka hanya disuruh untuk menandatangani semua dokumen dan perwakilan agen mengatakan, ‘setelah kamu tiba di Hong Kong kamu harus membayar HK$ 3.000 (sekitar Rp 3,7 juta) per bulan selama tujuh bulan',”ungkap Allan.
Dengan upah minimum bulanan yang ditetapkan kurang dari US$ 520, sisanya hanya sekitar US$ 50 (Rp. 479 ribu) per bulan untuk makan dan biaya hidup. Karena takut, perempuan-perempuan ini biasanya menandatangani tanda terima yang mengatakan bahwa mereka telah menerima gaji penuh mereka.
Karena intimidasi tersebut, sulit untuk memberikan bukti praktek-praktek seperti itu, terutama ketika memang ada biaya yang sah.
Indonesia mengijinkan agen-agen pengirim tenaga kerja itu untuk mengenakan biaya dan menerima komisi untuk mengajar para calon pembantu rumah tangga cara membersihkan rumah, memasak dan berbicara bahasa Kanton sebelum mereka berangkat ke Hong Kong.
Pemerintah baru-baru ini membatasi biaya-biaya itu pada sekitar US$ 1.900. Undang-undang juga mengatakan agen-agen itu hanya dapat mengenakan komisi sebesar 10 persen dari satu bulan gaji.
Lingkaran setan
Tetapi para pemberi pinjaman bisa mengenakan tingkat bunga bahkan hingga 60 persen terhadap para pekerja perempuan itu ketika mereka membayar utang.
Allan mengatakan pinjaman yang diberikan kepada pekerja Indonesia biasanya sebesar US$2.700. Allan menyalahkan para pemberi pinjaman tersebut yang memberikan peluang kepada para agen pengirim tenaga kerja bermain dengan hukum yang bertujuan untuk melindungi para pembantu rumah tangga tersebut.
Ia mengatakan praktek itu sangat menguntungkan sehingga para agen tenaga kerja berusaha untuk menumbuhkan bisnis mereka dengan cara membuat para pembantu rumah tangga itu diberhentikan saat mereka telah melunasi semua pinjaman mereka.
“Ini merupakan sebuah lingkaran setan. Ada klien kami yang bekerja di Hong Kong selama tiga tahun tanpa menghasilkan uang sepeserpun karena setiap kali dia melunasi pinjamannya, dia diberhentikan dan dipindahkan ke majikan lainnya sehingga dia harus membayar lagi dan akhirnya dipindahkan lagi. Mereka menipunya,” papar Allan.
Marsini yang berasal dari Jawa Timur dan bekerja untuk sebuah keluarga di Wanchai, mengatakan kadang-kadang para agen tersebut mendesak para majikan untuk mencari pembantu yang baru, atau para majikan tidak membayar penuh gaji pekerjanya, karena mengetahui mereka lemah dan tidak ada yang membantu.
Marsini mengatakan jika ia mengajukan keluhan kepada agennya, dia akan dipecat dan dia harus mencari majikan yang baru. Ini berarti dia harus membayar agen dari awal lagi.
Meskipun tingginya keluhan terhadap ongkos yang berlebihan yang dikenakan oleh agen tenaga kerja, hanya sedikit perusahaan tenaga kerja yang dikenai sanksi.
Laporan terbaru dari kantor berita Bloomberg mencatat bahwa lebih dari 80 keluhan yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja sejak tahun 2011, hanya dua agen yang dijatuhi sanksi karena pelanggaran hukum.
Hong Kong secara umum dilihat memiliki kondisi yang lebih baik untuk para pembantu rumah tangga asing dibanding Malaysia dan Saudi Arabia, karena undang-undang di Hong Kong yang dibuat untuk melindungi kaum perempuan. Tetapi Allan mengatakan agen-agen tersebut tahu bagaimana caranya untuk menghindari hukum dan tidak ada keinginan politik dari pemerintah Hong Kong dan pejabat lokal untuk membersihkan agen-agen nakal ini.
Michael Tene, juru bicara kementerian luar negeri di Jakarta mengatakan pemerintah Indonesia secara terus-menerus memantau kelakuan agen-agen ini.
“Tentu, jika kita mendapatkan informasi mengenai tindakan mereka yang bertentangan dengan peraturan dan fungsi yang telah digariskan, tentu kami akan mengambil langkah-langkah penting untuk mentertibkan agen-agen itu,” ujar Tene.
Perdagangan manusia?
Anni, pekerja dari Surabaya, mengatakan apa yang terjadi dengan para perempuan Indonesia di Hong Kong adalah perdagangan manusia. Mereka bekerja tanpa dibayar dan majikan mereka menahan paspor mereka.
Walaupun demikian, para pekerja terus berdatangan, karena tertarik akan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Sementara air mata menggenang di matanya, Anni mengatakan, jika ada pekerjaan di Indonesia, dia tidak akan berada di Hong Kong.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar