Perang melawan korupsi 'pertaruhan' SBY

Andi Mallangeng pernah menjabat sebagai juru bicara presiden sebelum jadi menteri.

Pekan ini Indonesia dikejutkan dengan pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng setelah kader Partai Demokrat itu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp243 miliar.

"Sehubungan dengan pengumuman penetapan KPK tentang pencekalan saya kemarin, tanggal 6 Desember, maka saya telah menghadap Bapak Presiden dan mengajukan surat pengunduran diri saya," kata Andi kepada wartawan dalam jumpa pers di Kemenpora, Jumat (07/12).
Ini adalah pertama kalinya seorang menteri aktif dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sejak KPK berdiri pada 2003. Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption Watch mengatakan nama baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipertaruhkan.
“Uang korupsi Hambalang dinikmati swasta, legislatif, eksekutif dan juga disinyalir mengalir pada petinggi Partai Demokrat. Ini pertaruhan nama baik SBY sebagai presiden dan pimpinan Partai Demokrat,” kata Emerson.
Kasus Hambalang sekaligus menjadi pengingat betapa korupsi masih menggerogoti Indonesia seperti dipertegas oleh hasil survei Transparansi Transparency International Indonesia (TII) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2012. Berdasarkan hasil survei Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dengan nilai 32.
Peringkat Indonesia dalam CPI sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Menurut Natalia Soebagjo, Sekretaris Jenderal TII hal itu menunjukkan Indonesia belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar.
Sementara itu, PBB menyebut korupsi sebagai sebuah fenomena sosial, politik dan ekonomi kompleks yang terjadi pada semua negara.
“Korupsi menggerogoti institusi demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi menyerang pondasi institusi demokrasi karena mendistorsi proses pemilu, mencemarkan hukum dan menciptakan lumpur jebakan birokrasi berupa suap.”

Korupsi birokrasi

Salah satu bentuk jebakan birokrasi yang disebut PBB telah dirasakan oleh seorang pegawai bank swasta bernama Dena. Ia mengaku pernah meminta bantuan “orang dalam” saat membuat paspor di salah satu kantor Imigrasi di Jakarta.

Dukungan besar kepada KPK antara lain dilatari kurangnya komitmen pemerintah melawan korupsi.

“Saya dikirim tugas ke Singapura dan saya enggak punya paspor, enggak ngerti gimana bikin paspor. Saya dapat kontak orang dalam dari teman yang bisa bantu urus paspor satu minggu tapi ya tau sama tau lah,” kata dia pada BBC Indonesia.
Dena mengatakan sudah lupa jumlah uang yang ia keluarkan saat itu tetapi memang lebih besar dari biaya resmi.
“Sama saja seperti kita lewat jalan tol pasti ada biaya ekstra,” kata Dena. Namun ia mengaku sadar apa yang ia lakukan salah.
Pengalaman sebaliknya justru dialami Nugi, seorang mahasiswa teknik arsitektur di Jakarta.
Saat pertama kali mengurus paspor tahun 2010, ia mengatakan didekati oleh orang yang menawarkan bantuan.
“Ada bapak-bapak nyamperin saya. Katanya saya enggak usah capek biar dia bantu karena dia kenal sama orang dalam,” kata Nugi.
Namun ia menolak tawaran itu.
“Selain takut ditipu, saya juga malu kalo pakai calo karena sama aja saya mendukung KKN,” kata dia.
Juru bicara Dirjen Imigrasi Maryoto mengakui institusinya masih berusaha mengatasi masalah ini.

"Kita tidak menutup mata masih terus terjadi kebocoran, oknum-oknum yang mencalokan diri. Kita sedang menimbang untuk menjadikan pelayanan paspor itu cuma satu hari, satu hari proses besok ambil"

Maryoto

“Kita tidak menutup mata masih terus terjadi kebocoran, oknum-oknum yang mencalokan diri. Kita sedang menimbang untuk menjadikan pelayanan paspor itu cuma satu hari, satu hari proses besok ambil,” kata Maryoto, menambahkan bahwa dengan begitu masyarakat tidak akan tergoda untuk menggunakan jasa calo atau oknum.
Namun rencana itu masih perlu waktu karena Dirjen Imigrasi masih menunggu revisi penggunaan anggaran pendapatan negara bukan pajak.
Menurut Maryoto, Dirjen Imigrasi menerapkan apa yang mereka sebut zona integritas.
“Aplikasinya adalah seluruh kantor Imigrasi sudah harus memberikan pelayanan keimigrasian tepat waktu yaitu empat hari kerja setelah proses wawancara,” kata dia.
Imigrasi juga memberikan informasi secara transparan kepada pengguna jasa keimigrasian seperti informasi tentang alur pelayanan, prosedur persyaratan dan tata cara pelayanan paspor termasuk biaya.
Pelayanan keimigrasian, seperti juga pelayanan publik lainnya termasuk pembuatan kartu tanda penduduk atau pencatatan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran merupakan praktik birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Akankah Indonesia bebas korupsi?
Hal itu bukan tidak mungkin terwujud tetapi pasti membutuhkan komitmen dari banyak pihak, seperti diutarakan oleh wakil ketua KPK Busyro Muqoddas.
Dalam sebuah acara di Jakarta pekan ini, wakil ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan dibutuhkan kesungguhan pemerintah untuk menguatkan integritas pada setiap tingkat elemen bangsa dan pemangku kepentingan.
Busyro menjelaskan negeri ini harus membangun sistem integritas yang melibatkan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
“Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aspek penegakan hukum,” kata dia.(BBC)